BA'A, MITRA - Sidang paripurna DPRD Kabupaten Rote Ndao yang digelar Jumat (10/7) lalu, dengan agenda mendengarkan penjelasan Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning, MM atas sejumlah kebijakan penggunaan keuangan daerah yang salah satunya terkait pengadaan 1.650 ton pupuk dari PT. Pupuk Kaltim ahirnya disepakati untuk dibawa dalam pembahasan intern DPRD setempat.
Hingga pukul 14.00 Wita Jumat (10/7) lalu, sidang masih berlangsung alot. Sejumlah anggota dewan tetap mempertanyakan mekanisme dan aturan hukum tentang pencairan ADD. Mereka belum puas atas jawaban pemerintah tentang penggunaan keuangan daerah.
Bahkan, anggota dewan Asiel Soruh mengusulkan kepada pimpinan sidang agar segera dikeluarkan surat keputusan (SK) tentang sikap DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah.
Sampai dengan Sabtu (11/7) sore, ada silang pendapat diantara anggota DPRD kabupaten Rote Ndao mengenai perlunya rekomendasi lembaga tersebut mengenai permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang menurut mereka salah prosedur tersebut.
Pantauan MITRA pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Junus Fanggidae, SE itu berlangsung alot. Bupati Leonard Haning yang didampingi Wakilnya Marthen Luther Saek, diberi kesempatan terlebih dahulu oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan penjelasan terkait pengelolaan keuangan daerah atas pembelian 1.650 ton pupuk dari PT. Pupuk Kaltim. Biaya pengadaan pupuk tersebut diambil dari dana alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2009.
Bupati Rote Ndao, dalam penjelasannya kepada para anggota DPRD pada sidang paripurna tersebut, mengatakan, kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan karena 80 persen masyarakat Rote Ndao adalah petani. Dimana, pada saat itu terjadi lonjakan harga pupuk di Kabupaten Rote Ndao sehingga harga pupuk menjadi mahal. Melihat kenyataan ini pemerintah sebagai fasilitator mengambil kebijakan untuk membantu petani dengan melakukan pengadaan pupuk bersubsidi.
Awalnya, kata Haning, seharusnya menggunakan dana tak terduga tetapi dana tersebut tidak cukup sehingga diambil dana ADD sebesar Rp 1,4 miliar. dana tersebut hanya sebagai dana talangan saja karena setelah pupuk habis terjual uang hasil penjualan pupuk akan dimasukan kembali ke kas daerah untuk mengganti dana ADD tersebut. Menyangkut hal ini juga akan diusulkan dalam perubahan anggaran APBD tahun 2009.
Kebijakan mengambil dana ADD tersebut, kata Bupati Haning, sudah melalui suatu kajian berdasarkan aturan yang berlaku berupa peratutan menperindag dan menteri pertaniaan RI tentang tata niaga dan pengadaan pupuk bersubsidi. Bukan dilakukan tanpa alasan tetapi dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Apa yang kami lakukan juga masih pada tahap pemberitahuan kepada pihak DPRD Kabupate Rote Ndao dan belum sampai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban," kata Haning.
Menanggapi hal itu, anggota dewan Hanok Lenggu,SH mengatakan, dirinya mendukung kebijakan bupati mendatangkan pupuk murah kepada masyarakat. Namun, harus mempertimbangkan dan merujuk pada regulasi atau aturan pengelolaan keuangan daerah, dan juga harus transparan soal penggunaan keuangan daerah tersebut, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat.
Anggota DPRD Adri Lau, SE juga menyatakan dukungan yang sama terhadap kebijakan pemerintah dalam pengadaan pupuk bagi masyarakat. Namun dia juga berharap janganlah karena kebijakan kita menghalalkan semua cara. Saya minta Bupati menjelaskan mekanisme pencairan ADD, sehingga kita bisa tahu sejauhmana kebijakan pemerintah atas penggunaan keuangan daerah. "Mengapa tidak menggunakan ULP yang belum dibayar kepada PNS, Kesra Guru, dana tak tersangka atau Silpa saja," kata Lau, meminta penjelasan.
Pertanyaan yang sama juga datang dari anggota dewan Asiel Soruh, Yusak Langga dan Yacob Malelak.
Dalam penjelasannya, Bupati Haning mengatakan, kebijakan tersebut diambil karena melihat kondisi para petani yang sangat membutuhkan pupuk. Bahkan, boleh dikata dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, kata Haning, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk membeli pupuk sebanyak 1.650 ton dengan anggaran Rp1,4 miliar.
Selanjutnya dikatakan, terkait pengelolaan APBD terdiri dari tiga hal, yakni dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, sepanjang dana-dana tersebut diatur dalam APBD maka harus dipertanggungjawabkan. Namun, saat ini belum waktunya untuk pemerintah memberikan pertanggungjawaban karena baru berada pada tahap pemberitahuan kepada DPRD.
Total ADD yang dicopot pemerintah adalah Rp7,8 miliar dan menggunakan Rp1,4 miliar untuk membayar pupuk urea yang dibeli dari PT. Pupuk Kaltim. Sementara itu, sisanya untuk biaya operasional lainnya yang tidak sempat disebutkan. Bupati juga berjanji akan mempertanggung jawabkan penggunaan keuangan daerah tersebut pada waktunya, yakni saat memasuki tahap pertanggungjawab pemerintah. (eko)
Senin, Juli 13, 2009
PULUHAN HEKTAR KUBIS TERSERANG HAMA ULAT
KUPANG, MITRA - Puluhan hektare kubis (Kol) di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang terserang hama ulat sejak satu pekan terakhir. "Hama ulat tersebut menyerang mulai dari daun yang hingga tanaman membusuk," kata Robinson Ludji, petani kol di Kelurahan Nainbonat, Minggu (12/7). Ia mengatakan, hama ulat tersebut berpindah sangat cepat dari satu tanaman ke tanaman lainnya sehingga lahan yang terkena hama semakin meluas. Petani sudah mengatasinya dengan menyemprot insektisida, namun banyaknya areal yang diserang, mengakibatkan produksi kubis berkurang. "Tanaman yang terserang hama langsung dicabut, sehingga hama tersebut tidak menyeberang ke tanaman lain," katanya. Apalagi, kata Ludji, harga kubis saat ini sedangkan anjlok, kubis ukuran besar hanya di jual Rp2.500 per buah. Padahal harga di pasar tradisional naik seratus persen yakni Rp5.000/buah. Hal itu, diakibatkan akses petani ke pasar masih sangat lemah. "Karena itu, kami lebih memilih menjualnya ke pedagang perantara yang membeli sampai langsung di kebun," katanya. Di kelurahan tersebut sedikitnya 15 petani telah menanam kubis di areal persawahan yang sebelumnya ditanami padi. Dampak serangan hama tersebut, kata Ludji, melengkapi penderitaan petani di Kabupaten Kupang, karena daerah itu sedang dilanda kekeringan yang memicu areal pertanian tidak diolah. Sedangkan, umumnya, petani yang menanam kubis, merupakan petani sawah. "Dua bulan terakhir ini, kita alihkan menanam kubis diareal persawahan karena wilayah ini sedang alami kekeringan," katanya. Petani di wilayah tersebut, kata Ludji, sering dilanda beragam persoalan mulai hama, krisis benih, pupuk, sampai anjloknya harga komoditas pertanian. Karena itu, ia meminta perhatian dari pemerintah daerah, karena selama ini peran pemerintah dinilai sangat minim. "Ketika tanaman petani diserang hama, tidak ada petugas penyuluh lapangan (PPL) yang datang untuk mencari solusi terhadap masalah itu," katanya. (joe)
DPRD NTT Heran Data Produksi Jagung di NTT Beda
KUPANG - Data produksi jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah Gubernur Frans Lebu Raya mencanangkan NTT sebagai propinsi jagung, selain propinsi ternak dan koperasi berbeda-beda.
Data itu berbeda dengan data yang miliki Badan Pusat Statistik (BPS) setempat yang melaporkan terjadi penurunan produksi, sementara DPRD NTT menerima laporan produksi jagung meningkat mencapai 900.000 ton lebih.
Anggota DPRD NTT, Cirylus Bau Engo, yang juga pengurus Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) NTT, ketika dimintai keterangan di Kupang, Sabtu (11/7), menyatakan keheranannya atas perbedaan data tersebut.
Dia mengaku, DPRD menerima laporan produksi jagung meningkat mencapai 900.000 ton lebih, sementara BPS merilis data terjadi penurunan produksi jagung pada tahun ini sebesar 5,40 persen atau dari 673.112 ton pada tahun 2008 menjadi 636.778 ton pada tahun 2009.
Data yang disampaikan Kepala BPS NTT, Poltak Siahaan, akhir pekan lalu itu tampaknya berbeda dengan data pemerintah daerah. Apalagi data penurunan itu disampaikan pada saat NTT ditetapkan sebagai propinsi jagung setelah Frans Lebu Raya dan Esthon L Foenay dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur pertengahan tahun 2008.
Terlepas dari perbedaan data tersebut, Cirylus dalam kapasitas sebagai pengurus Dekopinwil NTT menyatakan kesiapan koperasi-koperasi di daerah itu untuk menyediakan bibit, pupuk, pendampingan terhadap para petani dan menyediakan pasar. Yang penting, kata dia, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memanfaatkan koperasi dan bukan membiarkan koperasi untuk mengikuti tender proyek pengadaan bibit, pupuk, pendampingan petani dan membangun jaringan pasar.
NTT pernah menjadi propinsi penghasil jagung ketika Ben Mboi menjadi Gubernur NTT dua periode yakni pada 1978-1988 melalui program yang dikenal dengan ONM dan ONH atau Operasi Nusa Makmur dan Operasi Nusa Hijau. Gebrakan Ben Mboi itu, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Herndrikus Fernandez yang memimpin NTT pada peiode 1988-1993, melalui program Gerbades atau Gerakan Membangun Desa.
Baik Ben Mboi maupun Fernandez, berhasil meningkatkan produksi jagung hibrida karena segera setelah program itu diluncurkan, pemerintah propinsi melakukan desentralisasi anggaran dari APBD I untuk pemerintah kabupaten, selain merektur tenaga penyuluh lapangan dalam jumlah banyak untuk ditempatkan di desa-desa mendampingi para petani.
Menurut mereka, tidak mungkin kabupaten mengalokasikan APBD II untuk menyukseskan program pemerintah provinsi.
Faktor tidak ada desentralisasi biaya dari provinsi untuk kabupaten dan rekrutmen tenaga penyuluh lapangan itulah yang pernah dipersoalkan oleh sejumlah peserta dialog, ketika Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Paulus Moa dan anggota, Oscar Mandarlangi, melakukan kunjungan kerja ke Sikka, Flores bagian tengah, pertengahan bulan lalu.
Menurut peserta dialog, Ben Mboi dan Fernandez berhasil meningkatkan produksi jagung karena memperhatikan dua faktor tersebut.
Jika pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya ingin mencapai peningkatan produksi jagung seperti pada pemerintahan Gubernur Ben Mboi dan Hendrik Fernandez, maka mestinya melakukan hal serupa.
Sejak Gubernur Lebu Raya mencanangkan NTT sebagai propinsi jagung pertengahan tahun lalu, Sub-Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan melakukan intensifikasi di 10 dari 20 kabupaten di atas lahan seluas 670 hektar. Ke-10 kabupaten itu adalah, Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor.
Intensifikasi itu diperuntukkan bagi lahan pertanian yang selama ini sudah digarap untuk tanaman jagung.
Pemerintah mencoba melakukan intervensi teknologi guna meningkatkan kapasitas produksi dari 2,3 ton per hektar, menjadi 3-4 ton per hektar.
Dengan intensifikasi itu, diharapkan produksi bisa meningkat dari produksi alamiah selama ini sekitar 250.000 sampai 260.000 ton jagung per tahun. (pko/ant)
Data itu berbeda dengan data yang miliki Badan Pusat Statistik (BPS) setempat yang melaporkan terjadi penurunan produksi, sementara DPRD NTT menerima laporan produksi jagung meningkat mencapai 900.000 ton lebih.
Anggota DPRD NTT, Cirylus Bau Engo, yang juga pengurus Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) NTT, ketika dimintai keterangan di Kupang, Sabtu (11/7), menyatakan keheranannya atas perbedaan data tersebut.
Dia mengaku, DPRD menerima laporan produksi jagung meningkat mencapai 900.000 ton lebih, sementara BPS merilis data terjadi penurunan produksi jagung pada tahun ini sebesar 5,40 persen atau dari 673.112 ton pada tahun 2008 menjadi 636.778 ton pada tahun 2009.
Data yang disampaikan Kepala BPS NTT, Poltak Siahaan, akhir pekan lalu itu tampaknya berbeda dengan data pemerintah daerah. Apalagi data penurunan itu disampaikan pada saat NTT ditetapkan sebagai propinsi jagung setelah Frans Lebu Raya dan Esthon L Foenay dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur pertengahan tahun 2008.
Terlepas dari perbedaan data tersebut, Cirylus dalam kapasitas sebagai pengurus Dekopinwil NTT menyatakan kesiapan koperasi-koperasi di daerah itu untuk menyediakan bibit, pupuk, pendampingan terhadap para petani dan menyediakan pasar. Yang penting, kata dia, pemerintah provinsi berkomitmen untuk memanfaatkan koperasi dan bukan membiarkan koperasi untuk mengikuti tender proyek pengadaan bibit, pupuk, pendampingan petani dan membangun jaringan pasar.
NTT pernah menjadi propinsi penghasil jagung ketika Ben Mboi menjadi Gubernur NTT dua periode yakni pada 1978-1988 melalui program yang dikenal dengan ONM dan ONH atau Operasi Nusa Makmur dan Operasi Nusa Hijau. Gebrakan Ben Mboi itu, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Herndrikus Fernandez yang memimpin NTT pada peiode 1988-1993, melalui program Gerbades atau Gerakan Membangun Desa.
Baik Ben Mboi maupun Fernandez, berhasil meningkatkan produksi jagung hibrida karena segera setelah program itu diluncurkan, pemerintah propinsi melakukan desentralisasi anggaran dari APBD I untuk pemerintah kabupaten, selain merektur tenaga penyuluh lapangan dalam jumlah banyak untuk ditempatkan di desa-desa mendampingi para petani.
Menurut mereka, tidak mungkin kabupaten mengalokasikan APBD II untuk menyukseskan program pemerintah provinsi.
Faktor tidak ada desentralisasi biaya dari provinsi untuk kabupaten dan rekrutmen tenaga penyuluh lapangan itulah yang pernah dipersoalkan oleh sejumlah peserta dialog, ketika Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Paulus Moa dan anggota, Oscar Mandarlangi, melakukan kunjungan kerja ke Sikka, Flores bagian tengah, pertengahan bulan lalu.
Menurut peserta dialog, Ben Mboi dan Fernandez berhasil meningkatkan produksi jagung karena memperhatikan dua faktor tersebut.
Jika pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya ingin mencapai peningkatan produksi jagung seperti pada pemerintahan Gubernur Ben Mboi dan Hendrik Fernandez, maka mestinya melakukan hal serupa.
Sejak Gubernur Lebu Raya mencanangkan NTT sebagai propinsi jagung pertengahan tahun lalu, Sub-Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan melakukan intensifikasi di 10 dari 20 kabupaten di atas lahan seluas 670 hektar. Ke-10 kabupaten itu adalah, Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Sumba Timur, Sumba Barat, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor.
Intensifikasi itu diperuntukkan bagi lahan pertanian yang selama ini sudah digarap untuk tanaman jagung.
Pemerintah mencoba melakukan intervensi teknologi guna meningkatkan kapasitas produksi dari 2,3 ton per hektar, menjadi 3-4 ton per hektar.
Dengan intensifikasi itu, diharapkan produksi bisa meningkat dari produksi alamiah selama ini sekitar 250.000 sampai 260.000 ton jagung per tahun. (pko/ant)
Kondisi Kali Kimadale Perlu Perhatian Pemkab Rote Ndao
EAHUN, MITRA – Kondisi kali Kimadale esa Lakamola kecamatan Rote Timur, kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi saat musim hujan tiba, kali Kimadale ini menghambat kegiatan belajar mengajar (KBM) SD Negeri Kimadale yang letaknya di seberang kali.
Kepada MITRA, S.D. Bolla, guru SD Negeri Kimadale mengatakan, kondisi kali tersebut dari tahun ke tahun saat musim hujan selalu menampung banjir yang sangat besar, sehingga terjadi pengikisan dan mulai melebar. Hal ini, kata Bolla, disebabkan karena letaknya berdekatan dengan laut yang apabila air pasang besar disertai gelombang maka akan mengalir sampai ke kali itu, sehingga terjadi pertemuan air laut dengan air kali saat hujan musim barat.
Dikatakan, walaupun pada musim kemarau kali ini menjadi kali kering, tetapi hampir setiap tahun saat musim hujan tiba, akan mengakibatkan banjir. Dan, apabila banjirnya tidak terlalu besar maka KBM tidak terganggu, murid dan guru dapat ke sekolah seperti biasa. Namun jika banjirnya cukup besar maka sudah pasti kali tersebut tidak dapat diseberangi sehingga murid dan bahkan guru yang tinggalnya diseberang kali tidak bisa mengikuti KBM.
“Pada musim hujan, jika hujan deras maka akan terjadi banjir besar sehingga kami guru dan murid tidak bisa menyeberang untuk ke sekolah. Pihak sekolah juga tidak bisa memaksakan murid untuk masuk pada musim begitu karena beresiko,” ujar Bolla.
Masih menurut dia, persoalan kali Kimadale ini setiap tahun telah diusulkan baik melalui Musrenbang dusun maupun desa untuk dibawa ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Namun hingga kini masih belum ada tanggapan terhadap usulan masyarakat Kimadale itu.
Hal senada juga disampaikan seorang guru lain, Visi Therik, yang mengatakan bahwa kondisi kali Kimadale apabila musim hujan tiba, murid dan juga guru terpaksa tidak dapat melaksanakan tugas maupun tanggungjawab.
Menurut Therik, apabila curah hujan cukup deras, banjir bisa naik mencapai 2,5 meter dari permukaan kali. Hal ini diperparah lagi jika terjadi air pasang dan gelombang laut yang besar disertai arus yang deras pula. Air laut akan mengalir kedalam kali dan menambah tinggi banjirnya.
“Kalau hujannya kurang deras kami guru dan murid yang berasal dari seberang dapat menyeberang ke sekolah. Itupun harus dengan menggulung kaki celana bagi laki-laki dan mengangkat rok bagi wanita. Sedangkan sepeda motor yang biasanya kami gunakan sampai ke sekolah, terpaksa ditinggalkan di rumah Matias, salah seorang warga yang tinggalnya disekitar tepi kali tersebut.
Sementara Mathias yang dikonfirmasi MITRA menerangkan bahwa dirinya sangat mengharapkan agar hal ini diangkat media masa sehingga ada perhatian pemerintah daerah. Matias merasa kondisi ini terlupakan oleh bapak-bapak dewan maupun pejabat Pemkab Rote Ndao, karena dirinya mengetahui persis kondisi guru dan siswa SD Negeri Kimadale saat musim hujan datang.
“Kalau musim hujan maka jangankan sampai menyeberang ke sekolah, lumpur pada jalan menurun kali saja sudah tidak bisa dilalui orang, karena bisa mencapai setinggi paha orang dewasa. Saya bukannya membela guru dan murid di sini tetapi itu kondisi sebenarnya,” ungkapnya, sembari menambahkan bahwa bukan cuma guru dan murid, warga yang dewasa juga tidak berani menyeberangi kali tersebut kalau hujannya deras dan banjir besar.
Seperti S.D Bolla, Matias juga mengatakan, apabila hal ini tidak cepat diperhatikan, maka lama-kelamaan akan lebih lebar pengikisan tanah oleh air, sehingga semakin menimbulkan kondisi lebih buruk.
Dampaknya, selain proses KBM SD Negeri Kimadale menjadi terhambat pada saat musim hujan, selain itu pada musim hujan juga sering terjadi kasus diare dan malaria yang sudah barang tentu mengakibatkan pula kesulitan warga setempat untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara cepat, sebab akses ke Pustu maupun Puskesmas hanya melalui kali tersebut.
“Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkali dan perlu mendapat perhatian peme rintah,” ungkapnya. (riz)
Kepada MITRA, S.D. Bolla, guru SD Negeri Kimadale mengatakan, kondisi kali tersebut dari tahun ke tahun saat musim hujan selalu menampung banjir yang sangat besar, sehingga terjadi pengikisan dan mulai melebar. Hal ini, kata Bolla, disebabkan karena letaknya berdekatan dengan laut yang apabila air pasang besar disertai gelombang maka akan mengalir sampai ke kali itu, sehingga terjadi pertemuan air laut dengan air kali saat hujan musim barat.
Dikatakan, walaupun pada musim kemarau kali ini menjadi kali kering, tetapi hampir setiap tahun saat musim hujan tiba, akan mengakibatkan banjir. Dan, apabila banjirnya tidak terlalu besar maka KBM tidak terganggu, murid dan guru dapat ke sekolah seperti biasa. Namun jika banjirnya cukup besar maka sudah pasti kali tersebut tidak dapat diseberangi sehingga murid dan bahkan guru yang tinggalnya diseberang kali tidak bisa mengikuti KBM.
“Pada musim hujan, jika hujan deras maka akan terjadi banjir besar sehingga kami guru dan murid tidak bisa menyeberang untuk ke sekolah. Pihak sekolah juga tidak bisa memaksakan murid untuk masuk pada musim begitu karena beresiko,” ujar Bolla.
Masih menurut dia, persoalan kali Kimadale ini setiap tahun telah diusulkan baik melalui Musrenbang dusun maupun desa untuk dibawa ke Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Namun hingga kini masih belum ada tanggapan terhadap usulan masyarakat Kimadale itu.
Hal senada juga disampaikan seorang guru lain, Visi Therik, yang mengatakan bahwa kondisi kali Kimadale apabila musim hujan tiba, murid dan juga guru terpaksa tidak dapat melaksanakan tugas maupun tanggungjawab.
Menurut Therik, apabila curah hujan cukup deras, banjir bisa naik mencapai 2,5 meter dari permukaan kali. Hal ini diperparah lagi jika terjadi air pasang dan gelombang laut yang besar disertai arus yang deras pula. Air laut akan mengalir kedalam kali dan menambah tinggi banjirnya.
“Kalau hujannya kurang deras kami guru dan murid yang berasal dari seberang dapat menyeberang ke sekolah. Itupun harus dengan menggulung kaki celana bagi laki-laki dan mengangkat rok bagi wanita. Sedangkan sepeda motor yang biasanya kami gunakan sampai ke sekolah, terpaksa ditinggalkan di rumah Matias, salah seorang warga yang tinggalnya disekitar tepi kali tersebut.
Sementara Mathias yang dikonfirmasi MITRA menerangkan bahwa dirinya sangat mengharapkan agar hal ini diangkat media masa sehingga ada perhatian pemerintah daerah. Matias merasa kondisi ini terlupakan oleh bapak-bapak dewan maupun pejabat Pemkab Rote Ndao, karena dirinya mengetahui persis kondisi guru dan siswa SD Negeri Kimadale saat musim hujan datang.
“Kalau musim hujan maka jangankan sampai menyeberang ke sekolah, lumpur pada jalan menurun kali saja sudah tidak bisa dilalui orang, karena bisa mencapai setinggi paha orang dewasa. Saya bukannya membela guru dan murid di sini tetapi itu kondisi sebenarnya,” ungkapnya, sembari menambahkan bahwa bukan cuma guru dan murid, warga yang dewasa juga tidak berani menyeberangi kali tersebut kalau hujannya deras dan banjir besar.
Seperti S.D Bolla, Matias juga mengatakan, apabila hal ini tidak cepat diperhatikan, maka lama-kelamaan akan lebih lebar pengikisan tanah oleh air, sehingga semakin menimbulkan kondisi lebih buruk.
Dampaknya, selain proses KBM SD Negeri Kimadale menjadi terhambat pada saat musim hujan, selain itu pada musim hujan juga sering terjadi kasus diare dan malaria yang sudah barang tentu mengakibatkan pula kesulitan warga setempat untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara cepat, sebab akses ke Pustu maupun Puskesmas hanya melalui kali tersebut.
“Ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkali dan perlu mendapat perhatian peme rintah,” ungkapnya. (riz)
Jumat, Juli 10, 2009
Telkom Kupang Salurkan Rp 1M Dana PKBL
KUPANG, MITRA - PT. Telkom Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2009 ini akan menyalurkan dana untuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebesar Rp1 miliar bagi pengembangan usaha kecil menengah (UKM).
"Kita akan salurkan dana ini setiap triwulan atau empat kali dalam setahun," kata Ketua PKBL PT.Telkom Cabang Kupang, Ade Elviani Soloekh, di Kupang, Kamis.
Jumlah dana yang disalurkan tahun ini, kata dia, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang besarannya bisa mencapai Rp4 miliar.
"Biasanya setiap triwulan kita salurkan dana PKBL mencapai Rp1,2 miliar, sehingga setahun mencapai Rp4 miliar, namun pada tahun 2009 menurun," katanya.
Pada triwulan pertama 2009 ini, kata Ade, pihaknya telah menyalurkan dana PKBL sebanyak Rp200 juta kepada empat UKM yang mengajukan proposal. Dana tersebut baru disalurkan, jika jenis usaha yang diajukan memenuhi kelayakan.
"Mitra yang mendapat dana bergulir PKBL adalah mitra lama yang lancar mengembalikan dana tersebut," katanya.
Sementara pada triwulan dua tahun ini, lanjut Ade, pihaknya tidak menyalurkan dana PKBL ke UKM, karena dana untuk triwulan dua akan disalurkan bersamaan pada triwulan tiga dengan total dana sebesar Rp400 juta.
"Saat ini kita masih melakukan seleksi proposal yang masuk ke PT. Telkom untuk selanjutnya di salurkan ke UKM," katanya.
Penurunan penyaluran dana PKBL oleh PT. Telkom Cabang Kupang, jelas Ade, disebabkan tingginya angka tunggakan dari mitra yang telah mendapat bantuan. Karena ada kemandekan pengembalian modal, PT. Telkom kesulitan untuk menyalurkan ke UKM lainnya yang belum meneriam dana PKBL.
Tunggakan dana PKBL sejak diluncurkan pada 2003 lalu di NTT mencapai Rp2 miliar lebih, dari total dana Rp14 miliar yang telah dikucurkan untuk UKM. "Saat ini kita fokuskan untuk melakukan penagihan tunggakan dari mitra yang menunggak," katanya.Tunggakan terbesar, kata Ade, adalah dari pedagang kecil, karena kendala di NTT tidak memiliki industri unggulan yang dapat diandalkan. Padahal, setiap tahun PT. Telkom Cabang Kupang diwajibkan mengutus salah satu mitranya untuk mengikuti pameran di Jakarta.
"Fokus PT. Telkom Cabang Kupang sebenarnya adalah industri daerah, namun kita kesulitan mendapat mitra unggulan di NTT," katanya. (joe)
"Kita akan salurkan dana ini setiap triwulan atau empat kali dalam setahun," kata Ketua PKBL PT.Telkom Cabang Kupang, Ade Elviani Soloekh, di Kupang, Kamis.
Jumlah dana yang disalurkan tahun ini, kata dia, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang besarannya bisa mencapai Rp4 miliar.
"Biasanya setiap triwulan kita salurkan dana PKBL mencapai Rp1,2 miliar, sehingga setahun mencapai Rp4 miliar, namun pada tahun 2009 menurun," katanya.
Pada triwulan pertama 2009 ini, kata Ade, pihaknya telah menyalurkan dana PKBL sebanyak Rp200 juta kepada empat UKM yang mengajukan proposal. Dana tersebut baru disalurkan, jika jenis usaha yang diajukan memenuhi kelayakan.
"Mitra yang mendapat dana bergulir PKBL adalah mitra lama yang lancar mengembalikan dana tersebut," katanya.
Sementara pada triwulan dua tahun ini, lanjut Ade, pihaknya tidak menyalurkan dana PKBL ke UKM, karena dana untuk triwulan dua akan disalurkan bersamaan pada triwulan tiga dengan total dana sebesar Rp400 juta.
"Saat ini kita masih melakukan seleksi proposal yang masuk ke PT. Telkom untuk selanjutnya di salurkan ke UKM," katanya.
Penurunan penyaluran dana PKBL oleh PT. Telkom Cabang Kupang, jelas Ade, disebabkan tingginya angka tunggakan dari mitra yang telah mendapat bantuan. Karena ada kemandekan pengembalian modal, PT. Telkom kesulitan untuk menyalurkan ke UKM lainnya yang belum meneriam dana PKBL.
Tunggakan dana PKBL sejak diluncurkan pada 2003 lalu di NTT mencapai Rp2 miliar lebih, dari total dana Rp14 miliar yang telah dikucurkan untuk UKM. "Saat ini kita fokuskan untuk melakukan penagihan tunggakan dari mitra yang menunggak," katanya.Tunggakan terbesar, kata Ade, adalah dari pedagang kecil, karena kendala di NTT tidak memiliki industri unggulan yang dapat diandalkan. Padahal, setiap tahun PT. Telkom Cabang Kupang diwajibkan mengutus salah satu mitranya untuk mengikuti pameran di Jakarta.
"Fokus PT. Telkom Cabang Kupang sebenarnya adalah industri daerah, namun kita kesulitan mendapat mitra unggulan di NTT," katanya. (joe)
Langganan:
Postingan (Atom)
